Rektor UII Tolak Kampus Kelola Dapur MBG

Yogyakarta – REKTOR Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid, menolak keterlibatan kampus dalam pembangunan dan pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, perguruan tinggi perlu tetap menjaga nalar kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Fathul menjelaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta mempertahankan sikap kritis. Karena itu, perguruan tinggi seharusnya tidak dibebani tugas operasional yang dapat menggeser fokus dari misi strategis tersebut.

Ia menilai perguruan tinggi tidak seharusnya menjadi pihak yang dikorbankan dalam program pemerintah yang masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari tata kelola, ketepatan sasaran, hingga besarnya beban anggaran negara. Menurutnya, program MBG berpotensi mengancam demokrasi di lingkungan kampus. “Mengaburkan fungsi kampus dan mengurangi sikap kritis terhadap kebijakan negara,” kata Fathul saat dihubungi pada Rabu, 6 Mei 2026.

Fathul juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap langkah pemerintah yang melibatkan kampus sebagai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam proyek MBG. Ia menilai program tersebut menuai banyak kritik publik, terutama terkait penggunaan anggaran besar yang dikhawatirkan dapat menekan ruang fiskal negara dan menggeser alokasi dana untuk sektor penting seperti pendidikan.

Menurut dia, proyek MBG menyerap hampir 30 persen dari total anggaran pendidikan. Selain itu, belum ada kepastian bahwa anggaran dalam jumlah besar tersebut benar-benar tepat sasaran bagi anak-anak yang membutuhkan.

Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi bukanlah operator teknis pemerintah untuk mengelola dapur MBG. Bahkan, menurutnya, keberadaan dapur MBG di kampus dapat menurunkan posisi perguruan tinggi hanya menjadi sekadar event organizer.

Bagi Fathul, ada persoalan yang lebih penting untuk diprioritaskan kampus dibanding mengelola dapur MBG, seperti meningkatkan mutu riset, memperkuat ekosistem akademik, dan mengejar ketertinggalan di tingkat global.

Fathul dikenal sebagai salah satu rektor yang cukup vokal mengkritik program MBG melalui berbagai forum diskusi maupun aksi demonstrasi. Ia pernah terlibat dalam aksi Ibu-ibu Berisik yang tergabung dalam Koalisi Suara Ibu di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 22 Desember 2025. Aksi tersebut mendesak pemerintah menghentikan proyek MBG.

Koalisi itu memprotes program MBG setelah terjadinya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Dalam aksi tersebut, Fathul membacakan puisi karyanya yang bertema kritik sosial dan politik.

Selain menolak MBG masuk ke kampus, Fathul juga pernah mengikuti demonstrasi penolakan terhadap Revisi Undang-Undang TNI bersama mahasiswa, dosen, dan aktivis dari berbagai kampus di Balairung UGM pada 18 Maret 2025. Revisi UU TNI dinilai memberikan kewenangan berlebih dan memperkuat supremasi militer.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindaya meminta perguruan tinggi membangun dan mengelola dapur MBG. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian dapur MBG milik Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, pada Selasa, 28 April 2026.

Brian mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya fokus pada riset, tetapi juga terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk program pemenuhan gizi anak melalui MBG. Ia berharap langkah Universitas Hasanuddin dapat diikuti oleh kampus lain.

Sementara itu, Fathul mengaku belum menerima surat instruksi dari kementerian terkait pendirian dapur MBG di kampusnya. Ia juga menyebut bahwa para rektor belum secara khusus membahas persoalan dapur MBG tersebut. “Saya belum dengar,” kata Fathul.

Sumber: Tempo