Fajar A • Apr 10 2026 • 171 Dilihat

Pemerintah Kabupaten Sleman memutuskan untuk belum menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada pekan ini. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah kehati-hatian agar tidak mengganggu pelayanan publik yang harus tetap berjalan optimal.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menjelaskan bahwa penerapan WFH memerlukan koordinasi yang matang dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal dan pemerintah provinsi. Hal ini penting agar seluruh layanan yang saling berkaitan tetap berjalan selaras tanpa hambatan.
“Saya ingin nggathukke [menyambungkan] dengan instansi vertikal dan provinsi sehingga kegiatan-kegiatan kami nanti bisa saling terhubung. Tentu ini tidak mudah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sejumlah layanan penting seperti pertanahan dan perpajakan harus tetap berjalan dengan baik. Jika tidak ada keselarasan antarinstansi, maka meskipun sistem sudah berbasis digital, pelayanan tetap berpotensi mengalami kendala.
“Jangan sampai di sini melayani, tapi di sana libur. Meskipun sudah ada sistem online, jika tidak sinkron, layanan tetap akan mengalami hambatan,” ujarnya.
Baca juga: Mendiktisaintek: Saatnya Mahasiswa Beralih ke Tugas Digital
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sleman masih melakukan kajian teknis terkait penerapan WFH, termasuk kesiapan sistem kerja, pengawasan, serta koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto, menyampaikan bahwa apabila kebijakan WFH diterapkan, tidak semua pegawai akan bekerja dari rumah. Akan ada pengaturan persentase agar pelayanan publik tetap berjalan normal.
“Tapi nanti tentu tidak semua pegawai WFH. Kami akan membatasi dengan membuat persentase pegawai WFH dan tidak,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa skema WFH sebelumnya pernah diuji coba, namun penerapannya masih berbeda dengan rencana kebijakan ke depan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang agar kebijakan dapat berjalan efektif.
“Pegawai yang pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah bisa WFH, tapi tetap wajib melaporkan kinerjanya,” ujarnya.
Sumber: https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2026/04/10/512/1251997/sleman-belum-terapkan-wfh-pekan-ini-bupati-perlu-koordinasi-matang
Jumlah pengunjung : 14 Sebanyak 97 dari sekitar 380 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah...
Jumlah pengunjung : 11 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X melunc...
Jumlah pengunjung : 109 YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD Kota Yogyakarta m...
Jumlah pengunjung : 87 YOGYAKARTA — Di tengah derasnya arus informasi digital, buku tetap menjadi ...
Jumlah pengunjung : 92 YOGYAKARTA – Universitas Alma Ata secara resmi melepas mahasiswa peserta Ku...
Jumlah pengunjung : 112 YOGYAKARTA – DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan komitmennya ...

Warta pendidikan jogja - Portal berita positif yang menyajikan informasi terkini tentang fakta dunia pendidikan dan edukasi
Follow Our Twitter

No comments yet.