97 SPPG di DIY Hentikan Operasional, Program MBG Siswa Terdampak

Sebanyak 97 dari sekitar 380 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhenti beroperasi sejak awal Juni 2026. Penghentian tersebut dipicu sejumlah persoalan, mulai dari dana Virtual Account (VA) yang belum cair hingga kendala administrasi, status suspend, dan masalah operasional. Kondisi ini turut berdampak pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah di sejumlah wilayah DIY.

Dana Virtual Account Jadi Salah Satu Kendala Utama

Berdasarkan data yang dihimpun, dari 97 SPPG yang berhenti beroperasi, sebanyak 42 titik atau sekitar 43,3 persen mengalami kendala karena dana Virtual Account belum dicairkan dari pemerintah pusat.

Sementara itu, 55 SPPG lainnya atau sekitar 56,7 persen mengalami penghentian akibat persoalan administrasi, status suspend, serta berbagai kendala operasional di lapangan.

Sistem Virtual Account digunakan sebagai rekening khusus pada bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung penyaluran dana program MBG.

Sleman Catat Penghentian SPPG Terbanyak

Penghentian operasional SPPG tersebar di sejumlah wilayah DIY. Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan jumlah SPPG berhenti beroperasi paling banyak, yakni mencapai 36 titik.

Di Gunungkidul, terdapat 28 SPPG yang berhenti beroperasi. Sebanyak 22 titik di antaranya mengalami kendala terkait pencairan dana Virtual Account.

Sementara itu, Bantul mencatat 10 SPPG yang berhenti karena dana Virtual Account belum cair. Di wilayah lainnya, sebagian SPPG masih menjalankan pelayanan sembari menunggu proses pencairan dana.

Pemda DIY Soroti Penghentian Mendadak

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, membenarkan adanya puluhan SPPG yang menghentikan operasional. Ia menyebut persoalan Virtual Account menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan layanan terhenti.

“Ternyata cukup banyak, ada 97 SPPG yang berhenti. Tutup karena banyak hal, terutama karena Virtual Account belum siap. Itu terkait pembayaran, jadi dananya belum tertransfer,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Baca juga: Putusan MK: Anggaran Pendidikan Harus Tetap Utuh, MBG Dipisahkan

Ni Made juga menyoroti penghentian layanan yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat sekolah dan siswa tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan alternatif layanan makanan.

“Kalaupun mau berhenti, setidaknya beri informasi sehari atau dua hari sebelumnya,” tegasnya.

Penghentian SPPG Berdampak pada Siswa

Berhentinya operasional SPPG secara langsung memengaruhi pelaksanaan program MBG di sekolah. Siswa yang sebelumnya mendapatkan makanan melalui layanan tersebut harus menghadapi kondisi ketika makanan tidak tersedia seperti biasanya.

Situasi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena sebagian siswa telah mengandalkan program MBG untuk memperoleh makanan sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.

Pemda DIY kemudian melakukan pemantauan melalui satuan tugas di tingkat kabupaten dan kota. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui sekolah yang terdampak sekaligus memetakan kondisi setiap wilayah.

Evaluasi Pelaksanaan MBG Diperlukan

Penghentian puluhan SPPG menunjukkan bahwa kelancaran program MBG tidak hanya bergantung pada kesiapan penyedia makanan, tetapi juga pada sistem administrasi dan mekanisme pencairan dana.

Pemerintah daerah perlu memastikan koordinasi antara SPPG, pemerintah pusat, perbankan, dan pihak sekolah berjalan dengan baik. Informasi mengenai perubahan atau penghentian layanan juga perlu disampaikan lebih awal agar sekolah dapat mengambil langkah antisipasi.

Dengan evaluasi dan perbaikan sistem tersebut, pelaksanaan program MBG di DIY diharapkan dapat kembali berjalan secara optimal sehingga kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi.

Sumber&foto: TribunJogja