DPR Dorong Kesejahteraan Guru Naik Setelah Status Kepegawaian Diperjelas

DPR RI berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru setelah pemerintah dan DPR menyepakati penataan serta perbaikan status kepegawaian tenaga pendidik. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/8/2026), setelah adanya kesepakatan mengenai perubahan status guru PPPK, termasuk pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan kesempatan bagi PPPK penuh waktu mengikuti seleksi PNS pada 2027.

Perbaikan Status Guru Jadi Langkah Awal

Lalu mengatakan perbaikan status kepegawaian guru menjadi tahap awal sebelum pemerintah dan DPR melanjutkan pembahasan mengenai peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Jadi klasternya kita perbaiki dulu, langkah berikutnya baru kesejahteraannya kita tingkatkan,” kata Lalu.

Ia mengapresiasi rencana pemerintah mengubah status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Sementara itu, guru PPPK penuh waktu akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi PNS.

Kesejahteraan Disesuaikan dengan Kondisi Fiskal

Menurut Lalu, DPR bersama pemerintah masih merumuskan kebijakan mengenai peningkatan kesejahteraan guru dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Ia meyakini peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dapat dilakukan ketika kondisi fiskal pemerintah semakin membaik. Karena itu, kebijakan tersebut akan disusun secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

DPR juga meminta proses penataan status guru dilakukan secara kondusif agar perubahan status kepegawaian dapat berjalan sesuai rencana.

Baca juga: Guru PPPK Berpeluang Jadi PNS 2027, Status Kepegawaian Dialihkan ke Pusat

Seleksi PNS Dibuka bagi Guru PPPK Penuh Waktu

Kesempatan mengikuti seleksi PNS bagi guru PPPK penuh waktu dinilai diperlukan untuk mendapatkan tenaga pendidik yang berkualitas dan kompeten. Proses tersebut juga akan disesuaikan dengan kebutuhan guru di masing-masing daerah.

Lalu menyebut proses transisi status guru ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027. Pemerintah saat ini masih menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebijakan tersebut.

“Sama-sama kita kawal ini, kondusif suasananya, sehingga peralihan atau transisi klaster atau status guru ini bisa berjalan dengan baik. Insya Allah nanti akan dimulai di awal 2027,” katanya.

Status Guru Menjadi Pegawai Pemerintah Pusat

Selain perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, pemerintah dan DPR juga telah menyepakati pengalihan status kepegawaian guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat.

Dengan perubahan tersebut, pengelolaan formasi, mutasi, promosi, dan berbagai aspek kepegawaian guru nantinya akan berada dalam pengaturan pemerintah pusat.

Lalu meminta para guru tidak perlu merasa resah dengan perubahan status tersebut. Ia mengimbau tenaga pendidik tetap fokus menjalankan tugas mengajar dan mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat 955.245 guru yang berstatus PPPK, dengan 231.246 di antaranya merupakan PPPK paruh waktu. Penataan status tersebut diharapkan memberikan kepastian kepegawaian sekaligus menjadi dasar untuk memperbaiki kesejahteraan guru secara bertahap.

Sumber: AntaraNews