Anggaran Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Disorot, Publik Pertanyakan Dugaan Markup

Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menjadi perhatian publik setelah muncul polemik terkait pengadaan sepatu siswa dengan nilai mencapai Rp700 ribu per pasang.

Total anggaran yang disiapkan untuk pengadaan tersebut disebut mencapai Rp27 miliar, sehingga memicu pertanyaan dari berbagai pihak mengenai efisiensi serta transparansi penggunaan dana negara.

Sorotan juga mengarah pada brand sepatu lokal Stradenine, yang produknya dikaitkan dalam sejumlah informasi yang beredar mengenai program tersebut. Kontroversi mencuat setelah diketahui bahwa sepatu serupa yang dijual Stradenine di pasaran hanya dibanderol sekitar Rp179 ribu.

Perbedaan harga sebesar Rp521 ribu per pasang ini kemudian memicu dugaan mark-up di kalangan warganet dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Klarifikasi dari Stradenine

Menanggapi hal tersebut, pihak Stradenine akhirnya memberikan penjelasan resmi melalui akun Instagram mereka pada Minggu (3/5/2026).

Dalam pernyataannya, Stradenine membenarkan bahwa foto produk yang beredar memang merupakan salah satu koleksi mereka dengan harga Rp179.900.

“Kami perlu meluruskan: Foto yang beredar memang salah satu artikel kami, dengan harga Rp 179.900.”

Namun, mereka menegaskan tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat.

“Stradenine tidak pernah terlibat, mengetahui, atau menerima pesanan secara langsung dalam pengadaan sepatu yang sedang diberitakan.”

Pihak Stradenine juga menekankan bahwa brand mereka mengusung konsep produk terjangkau untuk berbagai kalangan masyarakat.

“Stradenine memiliki visi untuk menjadi brand lokal Surabaya yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Sudah lebih dari 1 juta pasang sepatu kami melangkah di seluruh Indonesia.”

Selain itu, mereka memastikan bahwa seluruh produk yang dipasarkan tidak pernah menyentuh harga hingga Rp700 ribu per pasang.

“Semua sepatu Stradenine dapat dimiliki dengan harga dari Rp100.000-an sampai dengan Rp300.000-an per pasang.”

Awal Mula Polemik

Isu ini bermula dari beredarnya dokumen perencanaan pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat tahun 2026 yang viral di media sosial. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar siswa, termasuk sepatu, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya.

Pengadaan ini disebut mencakup sekitar 39.345 pasang sepatu. Namun, pagu anggaran sebesar Rp700 ribu per pasang dinilai terlalu tinggi oleh publik, terutama di tengah dorongan efisiensi anggaran negara.

Sejumlah pihak juga mempertanyakan mekanisme pengadaan yang digunakan serta minimnya rincian spesifikasi teknis dalam dokumen tersebut.

Penjelasan Menteri Sosial

Menanggapi polemik yang berkembang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memberikan klarifikasi.

Ia menjelaskan bahwa angka Rp700 ribu tersebut bukan harga final, melainkan pagu anggaran awal yang masih dapat berubah melalui proses lelang.

“Untuk harga, tentu itu nanti kan alokasinya. Nanti ada proses lelang dan lain sebagainya, bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada.”

Gus Ipul juga menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, serta tidak akan mentoleransi adanya penyimpangan.

“Jika ada pelanggaran, saya sendiri tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum.”

Ia memastikan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan, baik untuk sepatu, seragam, maupun kebutuhan lainnya, sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan siswa.

Ajak Publik Ikut Mengawasi

Dalam pernyataannya, Gus Ipul turut mengapresiasi peran masyarakat yang aktif mengawasi jalannya program pemerintah.

Menurutnya, pengawasan publik menjadi elemen penting dalam memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

“Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapa pun. Soal harga detailnya nanti bisa dikawal bersama-sama.”

Ia juga menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Sosial tidak akan ikut campur dalam proses pengadaan barang.

“Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen untuk tidak akan ikut-ikut dalam proses pengadaan. Lakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada,” pungkasnya.

Sumber: TribunNews