Akademisi UGM Soroti Wacana Penutupan Prodi: Kampus Bukan Sekadar Pencetak Tenaga Kerja

YOGYAKARTA — Rencana pemerintah yang disebut akan menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi karena dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri menuai kritik dari kalangan akademisi. Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai kebijakan tersebut berpotensi menyederhanakan fungsi pendidikan tinggi hanya sebatas penyedia tenaga kerja.

Wisnu menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak seharusnya diperlakukan layaknya lembaga pelatihan kerja yang semata-mata mengikuti kebutuhan pasar sesaat. Menurutnya, kampus memiliki peran lebih luas dalam membentuk cara berpikir kritis, kemampuan beradaptasi, hingga daya cipta generasi muda.

“Pendidikan tinggi bukanlah balai latihan kerja tambahan bagi industri. Menutup prodi hanya karena tidak sesuai dengan selera pasar hari ini adalah bentuk keputusan rabun jauh yang mengabaikan dinamika masa depan,” ujar Wisnu dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Kampus Dinilai Bukan Pabrik Tenaga Kerja

Menurut Wisnu, pendidikan tinggi tidak boleh hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri jangka pendek. Ia menilai jika kampus hanya mengikuti logika pasar, maka lulusan yang dihasilkan hanya akan siap menghadapi kondisi saat ini dan kesulitan beradaptasi dengan perubahan masa depan.

“Jika kita terus memaksakan logika pasar sebagai satu-satunya ukuran relevansi, yang dihasilkan bukanlah generasi yang siap menghadapi masa depan, melainkan generasi yang dilatih untuk masa lalu,” tegasnya.

Ia juga menyebut perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang pengembangan ilmu pengetahuan, refleksi sosial, dan kritik ilmiah. Karena itu, kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada serapan tenaga kerja dinilai dapat mengancam keberadaan bidang ilmu sosial, humaniora, hingga riset dasar yang berkontribusi bagi pembangunan jangka panjang.

Baca juga: Pemerintah Klarifikasi Wacana Penutupan Prodi Tak Sesuai Industri

Risiko Kehilangan Fungsi Sosial Perguruan Tinggi

Wisnu menyoroti bahwa fungsi sosial dan politik kampus bisa melemah apabila pendidikan tinggi sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Menurutnya, masyarakat membutuhkan perguruan tinggi sebagai ruang produksi pengetahuan sekaligus pengawal perubahan sosial.

“Perguruan tinggi adalah ruang produksi pengetahuan, kritik, dan refleksi. Ketika fungsi ini dilemahkan, masyarakat kehilangan kapasitas untuk memahami perubahan apalagi mengoreksinya,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa dunia kerja global terus berubah seiring perkembangan teknologi dan otomatisasi. Mengutip laporan McKinsey & Company, Wisnu menyebut sekitar 30 persen aktivitas kerja berpotensi terdampak otomatisasi pada 2030. Karena itu, kampus dinilai perlu memperkuat keterampilan dasar yang bersifat jangka panjang seperti berpikir kritis, komunikasi, kerja sama tim, dan problem solving.

“Keterampilan fundamental inilah yang justru lahir dari ilmu dasar, ilmu sosial, dan humaniora—bidang yang sering dianggap tidak populer,” ujarnya.

Pendidikan Tidak Boleh Sepenuhnya Tunduk pada Pasar

Wisnu menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus tetap menjadi ruang independen yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan misi peradaban. Menurutnya, negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menghasilkan tenaga kerja, tetapi juga mampu melahirkan pemikir, inovator, dan pengkritik kebijakan.

“Ketika pendidikan hanya tunduk pada pasar, kita berisiko kehilangan kemampuan untuk membaca masa depan,” pungkasnya.

Sumber: HarianJogja