Abu Vulkanik Anak Krakatau Ganggu Sekolah, Mendikdasmen Atur PJJ dan Protokol Kesehatan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menginstruksikan sekolah yang terdampak parah erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring. Kebijakan tersebut ditujukan bagi satuan pendidikan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi, terutama di Kabupaten Serang, Banten, serta Tanggamus, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan di Lampung, dengan pelaksanaan pembelajaran disesuaikan berdasarkan kondisi keselamatan warga sekolah.

Sekolah dengan Paparan Abu Tinggi Dapat Terapkan PJJ

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sekolah yang berada di wilayah terdampak berat dapat memindahkan kegiatan belajar dari rumah dengan memanfaatkan sistem pembelajaran daring. Alternatif lainnya, pembelajaran dapat dilakukan di lokasi tertentu yang dinilai aman dengan tetap menggunakan sarana pembelajaran daring.

“Di daerah yang terdampak cukup berat, maka pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pembelajaran di rumah melalui daring, atau dilaksanakan di tempat tertentu yang aman melalui sarana pembelajaran yang daring,” kata Abdul Mu’ti dalam Konferensi Pers Pembaruan Informasi Layanan Pendidikan Pascaerupsi Krakatau di Jakarta, Minggu (6/9/2026).

Sementara itu, sekolah yang berada di wilayah dengan paparan abu vulkanik yang masih memungkinkan untuk kegiatan tatap muka tetap diperbolehkan menjalankan pembelajaran di sekolah. Namun, penerapan protokol kesehatan dan keselamatan harus diperketat.

Protokol Kesehatan Diperketat

Sekolah yang masih melaksanakan pembelajaran tatap muka diminta melakukan sejumlah langkah perlindungan bagi murid dan tenaga pendidik. Di antaranya menggunakan masker, membatasi kegiatan di luar kelas, serta menutup pintu dan jendela untuk mengurangi paparan abu vulkanik.

“Pembelajaran dapat tetap diselenggarakan di sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, tidak melaksanakan kegiatan di luar kelas, menutup pintu, jendela, dan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan keselamatan bagi seluruh murid,” ujar Abdul Mu’ti.

Selain itu, sekolah diberikan keleluasaan menyesuaikan durasi kegiatan belajar selama kondisi akibat erupsi masih berlangsung. Artinya, jam pembelajaran tidak harus mengikuti durasi normal apabila kondisi lingkungan belum memungkinkan.

Guru Diminta Berikan Pendidikan Kebencanaan

Mendikdasmen juga meminta guru menyisipkan materi mengenai pendidikan kebencanaan dalam kegiatan pembelajaran. Materi tersebut diharapkan membantu siswa memahami kondisi yang sedang terjadi sekaligus mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.

Pendidikan kebencanaan juga dinilai penting untuk membantu siswa tetap tenang dan tidak panik ketika menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dengan pemahaman yang memadai, peserta didik diharapkan dapat mengetahui tindakan yang tepat untuk menjaga keselamatan diri.

Baca juga: Mensos Tegaskan Pengawasan Siswa Sekolah Rakyat Tak Boleh Kendur

Durasi PJJ Diserahkan kepada Pemerintah Daerah

Mengenai berapa lama pembelajaran dari rumah diberlakukan, Abdul Mu’ti menyerahkan keputusan tersebut kepada pemerintah daerah masing-masing. Hal ini karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami perkembangan kondisi dan sebaran abu vulkanik di wilayahnya.

“Jadi kalau di Jakarta sudah ditetapkan bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah. Nah untuk daerah-daerah lain yang belum membuat keputusan, kami sangat mengharapkan agar dapat sesegera mungkin memberikan informasi sebagai panduan bagi masyarakat,” ucapnya.

Dengan demikian, PJJ tidak diberlakukan secara seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaannya menyesuaikan tingkat dampak erupsi dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

Belum Ada Laporan Korban dari Guru dan Murid

Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa hingga saat itu belum terdapat laporan korban jiwa dari kalangan murid maupun guru akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Tidak ada pula laporan kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah terdampak, termasuk Banten dan Lampung.

Meski demikian, pemerintah tetap menempatkan keselamatan dan kesehatan warga sekolah sebagai prioritas. Sekolah dan pemerintah daerah diminta terus menyesuaikan pelaksanaan pendidikan dengan kondisi lingkungan agar proses pembelajaran tetap berlangsung tanpa mengabaikan risiko kesehatan akibat paparan abu vulkanik.

Sumber: HarianJogja