Sekolah Rakyat Dipercepat, Pemerintah Targetkan Tampung Lebih dari 100.000 Siswa Kurang Mampu

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pengembangan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program yang digagas untuk mendukung pemerataan pendidikan ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 100.000 siswa dalam beberapa tahun ke depan.

Percepatan program tersebut dilakukan melalui berbagai langkah strategis, termasuk membuka akses kunjungan atau open house agar masyarakat dapat mengenal lebih dekat konsep dan sistem pendidikan yang diterapkan di Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 di Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026).

Penerimaan Siswa Dilakukan Melalui Penjangkauan Langsung

Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, mekanisme penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya. Pemerintah tidak membuka pendaftaran secara bebas, melainkan melakukan penjangkauan langsung kepada anak-anak yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

“Mereka dijangkau langsung. Jadi bukan mendaftar, tetapi kami memastikan anak-anak yang berhak bisa masuk Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jika calon siswa belum tercatat dalam sistem, pemerintah akan melakukan proses pemutakhiran data agar mereka tetap memiliki kesempatan memperoleh akses pendidikan.

Sekolah Rakyat Gratis dan Bebas Pungutan

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan dan tanpa biaya apa pun.

Gus Ipul memastikan tidak ada praktik pungutan liar, titipan, maupun jalur khusus dalam proses seleksi peserta didik.

“Di sini dilarang suap menyuap, tidak ada pembayaran apapun. Semua murni untuk masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan program benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan serta memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh calon siswa.

Target Jumlah Siswa Naik Hingga 100.000 Orang

Pada tahun ajar 2025–2026, jumlah siswa yang mengikuti Program Sekolah Rakyat tercatat telah mencapai lebih dari 15.000 orang.

Pemerintah kemudian meningkatkan kapasitas program menjadi sekitar 32.000 siswa untuk tahun ajar 2026–2027. Jika seluruh tahapan pengembangan berjalan sesuai rencana, jumlah peserta didik diproyeksikan meningkat drastis hingga melampaui 100.000 siswa pada tahun ajar 2027–2028.

Peningkatan jumlah siswa tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.

Baca juga: Kemendikdasmen Sediakan 150 Ribu Beasiswa S1 dan D4 bagi Guru untuk Tingkatkan Kualifikasi Akademik

Infrastruktur Sekolah Rakyat Terus Diperluas

Selain menambah jumlah peserta didik, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur pendidikan pendukung Program Sekolah Rakyat.

Saat ini telah tersedia 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi lain, pembangunan 93 sekolah permanen juga tengah berlangsung dengan progres yang disebut telah mendekati 80 persen.

Pengembangan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menunjang kualitas layanan pendidikan sekaligus menjangkau lebih banyak siswa dari berbagai daerah.

Prabowo: Pendidikan Kunci Memutus Rantai Kemiskinan

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Menurutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi sarana untuk memutus rantai kemiskinan.

“Sekolah Rakyat kita hadirkan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Melalui percepatan Program Sekolah Rakyat, pemerintah berharap semakin banyak anak Indonesia dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak dan memiliki peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih sejahtera.

Sumber: HarianJogja