Regulasi AI Indonesia Akan Diatur Lewat Perpres, Ini Pertimbangan Pemerintah

Pemerintah memilih menuangkan regulasi nasional mengenai kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) karena perkembangan teknologi tersebut berlangsung sangat cepat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan Perpres dinilai lebih efektif untuk merespons perubahan teknologi dibandingkan undang-undang yang membutuhkan proses penyusunan lebih panjang.

Perkembangan AI Bergerak Cepat

Nezar menjelaskan perkembangan AI dan pemanfaatannya terus mengalami perubahan dalam waktu yang relatif cepat. Kondisi tersebut membuat pemerintah membutuhkan instrumen regulasi yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

“Pengaturan soal AI ini kan perkembangannya cepat sekali. Jadi untuk merespons perkembangan-perkembangan yang terbaru, perpres ini lebih efektif ketimbang kita membuat undang-undang yang membutuhkan waktu,” kata Nezar di Jakarta Barat, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, pemerintah dapat lebih cepat memperbarui atau menyusun ketentuan melalui Perpres ketika muncul perkembangan teknologi baru. Dengan demikian, aturan yang diterapkan diharapkan tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan terkini.

Baca juga: Lulusan Perguruan Tinggi Dituntut Adaptif di Era AI, Ini Pesan Mendiktisaintek

Draf Perpres AI Masih Ditinjau

Nezar menyampaikan bahwa draf regulasi AI yang telah disiapkan pemerintah saat ini masih dalam tahap peninjauan di Sekretariat Negara. Pemerintah juga belum menjadikan penyusunan undang-undang khusus mengenai pemanfaatan dan pengembangan AI sebagai prioritas.

Pemerintah memilih terlebih dahulu mengamati perkembangan regulasi AI di berbagai negara. Menurut Nezar, sejumlah negara yang telah menyiapkan rancangan undang-undang AI juga harus melakukan peninjauan kembali karena perkembangan teknologi terus menghasilkan tantangan baru.

“Jadi kita saat ini coba lihat dulu perkembangan pada tahap ini. Mungkin setelah Perpres AI berjalan kalau memang butuh satu penguatan yang lebih komprehensif dan secara hukum lebih tinggi posisinya mungkin akan dinaikkan ke undang-undang,” ujarnya.

Peluang Regulasi AI Naik Menjadi Undang-Undang

Meski saat ini pemerintah memilih Perpres, Nezar mengatakan kemungkinan pembentukan undang-undang khusus AI tetap terbuka. Regulasi dengan tingkat hukum yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila penerapan Perpres nantinya membutuhkan penguatan yang lebih komprehensif.

Wacana mengenai penyusunan undang-undang khusus kecerdasan artifisial juga telah mulai diperbincangkan di Badan Legislasi DPR.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang untuk menyesuaikan kerangka hukum AI dengan perkembangan teknologi. Untuk tahap awal, Perpres dipilih agar pemerintah dapat merespons perubahan AI dengan lebih cepat, sementara kebutuhan terhadap regulasi yang lebih kuat akan dievaluasi berdasarkan perkembangan penerapannya.

Sumber: Antaranews