Categories
  • Beasiswa S1
  • Beasiswa S2
  • Beasiswa S3
  • Berita Provinsi
  • Berita Pusat
  • Event Edu
  • Info Beasiswa
  • Info Pendidikan
  • LLDIKTIV
  • Pameran DIY
  • Pengabmas
  • Prestasi PT
  • Rubrik Ilmiah
  • Seminar PT DIY
  • Tokoh
  • Uncategorized
  • Wisata edu
  • Workshop DIY
  • WFH Belum Berlaku di Sleman, Ini Penjelasan Bupati

    Apr 10 2026130 Dilihat

    Pemkab Sleman menunda WFH karena masih membutuhkan koordinasi matang agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

    Pemerintah Kabupaten Sleman memutuskan untuk belum menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada pekan ini. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah kehati-hatian agar tidak mengganggu pelayanan publik yang harus tetap berjalan optimal.

    Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menjelaskan bahwa penerapan WFH memerlukan koordinasi yang matang dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal dan pemerintah provinsi. Hal ini penting agar seluruh layanan yang saling berkaitan tetap berjalan selaras tanpa hambatan.

    “Saya ingin nggathukke [menyambungkan] dengan instansi vertikal dan provinsi sehingga kegiatan-kegiatan kami nanti bisa saling terhubung. Tentu ini tidak mudah,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa sejumlah layanan penting seperti pertanahan dan perpajakan harus tetap berjalan dengan baik. Jika tidak ada keselarasan antarinstansi, maka meskipun sistem sudah berbasis digital, pelayanan tetap berpotensi mengalami kendala.

    “Jangan sampai di sini melayani, tapi di sana libur. Meskipun sudah ada sistem online, jika tidak sinkron, layanan tetap akan mengalami hambatan,” ujarnya.

    Baca juga: Mendiktisaintek: Saatnya Mahasiswa Beralih ke Tugas Digital

    Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sleman masih melakukan kajian teknis terkait penerapan WFH, termasuk kesiapan sistem kerja, pengawasan, serta koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

    Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto, menyampaikan bahwa apabila kebijakan WFH diterapkan, tidak semua pegawai akan bekerja dari rumah. Akan ada pengaturan persentase agar pelayanan publik tetap berjalan normal.

    “Tapi nanti tentu tidak semua pegawai WFH. Kami akan membatasi dengan membuat persentase pegawai WFH dan tidak,” katanya.

    Ia juga menambahkan bahwa skema WFH sebelumnya pernah diuji coba, namun penerapannya masih berbeda dengan rencana kebijakan ke depan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang agar kebijakan dapat berjalan efektif.

    “Pegawai yang pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah bisa WFH, tapi tetap wajib melaporkan kinerjanya,” ujarnya.

    Sumber: https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2026/04/10/512/1251997/sleman-belum-terapkan-wfh-pekan-ini-bupati-perlu-koordinasi-matang

    Share to

    Related News

    Guru PPPK mengajar di ruang kelas saat DPR mengusulkan kenaikan gaji minimal Rp7 juta per bulan bagi guru PPPK penuh waktu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

    DPR Dorong Kenaikan Gaji Guru PPPK Penuh...

    by Jul 01 2026

    Jumlah pengunjung : 42 AKARTA – DPR RI kembali mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik...

    Guru mengikuti kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai bagian dari program sertifikasi Kemendikdasmen untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik di Indonesia.

    PPG Guru Tertentu Tahap 2 Dibuka, 60 Rib...

    by Jun 29 2026

    Jumlah pengunjung : 43 JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi ...

    Siswa sekolah dasar mengikuti pembelajaran Bahasa Inggris di kelas sebagai bagian dari persiapan kebijakan mata pelajaran wajib yang akan diterapkan secara nasional mulai 2027.

    Mulai 2027, Bahasa Inggris Jadi Mata Pel...

    by Jun 23 2026

    Jumlah pengunjung : 60 JAKARTA – Pemerintah berencana menjadikan Bahasa Inggris sebagai mata pelaj...

    Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berdiskusi dengan jajaran Majelis Wali Amanat UGM periode 2026–2031 mengenai penguatan tata kelola, kualitas akademik, dan transparansi perguruan tinggi.

    Sultan HB X Minta UGM Benahi Tata Kelola...

    by Jun 10 2026

    Jumlah pengunjung : 60 JOGJA – Meningkatnya persaingan di dunia pendidikan tinggi menjadi perhatia...

    Pemda DIY menargetkan kawasan Malioboro bebas dari asap kendaraan bermotor mulai November 2026 sebagai bagian dari upaya mewujudkan kawasan wisata yang lebih ramah lingkungan.

    Malioboro Ditargetkan Bebas Asap Kendara...

    by Jun 05 2026

    Jumlah pengunjung : 86 Malioboro akan memasuki babak baru dalam penataan kawasan wisata. Pemerintah ...

    BEM UGM resmi bertransformasi menjadi SEMA setelah perubahan struktur organisasi kemahasiswaan. Pemilwa mahasiswa juga tidak lagi diselenggarakan.

    BEM UGM Resmi Berubah Menjadi SEMA, Sist...

    by Jun 05 2026

    Jumlah pengunjung : 135 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi mengalam...

    No comments yet.

    Sorry, the comment form is disabled for this page/article.
    back to top