Categories
  • Beasiswa S1
  • Beasiswa S2
  • Beasiswa S3
  • Berita Provinsi
  • Berita Pusat
  • Event Edu
  • Info Beasiswa
  • Info Pendidikan
  • LLDIKTIV
  • Pameran DIY
  • Pengabmas
  • Prestasi PT
  • Rubrik Ilmiah
  • Seminar PT DIY
  • Tokoh
  • Uncategorized
  • Wisata edu
  • Workshop DIY
  • WFH Belum Berlaku di Sleman, Ini Penjelasan Bupati

    Apr 10 2026170 Dilihat

    Pemkab Sleman menunda WFH karena masih membutuhkan koordinasi matang agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

    Pemerintah Kabupaten Sleman memutuskan untuk belum menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada pekan ini. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah kehati-hatian agar tidak mengganggu pelayanan publik yang harus tetap berjalan optimal.

    Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menjelaskan bahwa penerapan WFH memerlukan koordinasi yang matang dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal dan pemerintah provinsi. Hal ini penting agar seluruh layanan yang saling berkaitan tetap berjalan selaras tanpa hambatan.

    “Saya ingin nggathukke [menyambungkan] dengan instansi vertikal dan provinsi sehingga kegiatan-kegiatan kami nanti bisa saling terhubung. Tentu ini tidak mudah,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa sejumlah layanan penting seperti pertanahan dan perpajakan harus tetap berjalan dengan baik. Jika tidak ada keselarasan antarinstansi, maka meskipun sistem sudah berbasis digital, pelayanan tetap berpotensi mengalami kendala.

    “Jangan sampai di sini melayani, tapi di sana libur. Meskipun sudah ada sistem online, jika tidak sinkron, layanan tetap akan mengalami hambatan,” ujarnya.

    Baca juga: Mendiktisaintek: Saatnya Mahasiswa Beralih ke Tugas Digital

    Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sleman masih melakukan kajian teknis terkait penerapan WFH, termasuk kesiapan sistem kerja, pengawasan, serta koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

    Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto, menyampaikan bahwa apabila kebijakan WFH diterapkan, tidak semua pegawai akan bekerja dari rumah. Akan ada pengaturan persentase agar pelayanan publik tetap berjalan normal.

    “Tapi nanti tentu tidak semua pegawai WFH. Kami akan membatasi dengan membuat persentase pegawai WFH dan tidak,” katanya.

    Ia juga menambahkan bahwa skema WFH sebelumnya pernah diuji coba, namun penerapannya masih berbeda dengan rencana kebijakan ke depan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang agar kebijakan dapat berjalan efektif.

    “Pegawai yang pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah bisa WFH, tapi tetap wajib melaporkan kinerjanya,” ujarnya.

    Sumber: https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2026/04/10/512/1251997/sleman-belum-terapkan-wfh-pekan-ini-bupati-perlu-koordinasi-matang

    Share to

    Related News

    97 SPPG di DIY Hentikan Operasional, Program MBG Siswa Terdampak

    97 SPPG di DIY Hentikan Operasional, Pro...

    by Aug 21 2026

    Jumlah pengunjung : 14 Sebanyak 97 dari sekitar 380 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah...

    Sri Sultan Hamengku Buwono X meluncurkan Pendidikan Khas Kejogjaan untuk perguruan tinggi di Yogyakarta.

    Sultan Luncurkan PKJ untuk Kampus, Doron...

    by Aug 21 2026

    Jumlah pengunjung : 11 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X melunc...

    Krama Inggil Akan Dibiasakan di Sekolah Yogyakarta, Ini Tujuannya

    Krama Inggil Akan Dibiasakan di Sekolah ...

    by Aug 13 2026

    Jumlah pengunjung : 109 YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD Kota Yogyakarta m...

    Yogyakarta Kembali Menghela Napas Litera...

    by Aug 10 2026

    Jumlah pengunjung : 85 YOGYAKARTA — Di tengah derasnya arus informasi digital, buku tetap menjadi ...

    Universitas Alma Ata Menyelenggarakan Pe...

    by Aug 10 2026

    Jumlah pengunjung : 91 YOGYAKARTA – Universitas Alma Ata secara resmi melepas mahasiswa peserta Ku...

    Program Sekolah Rakyat di DIY Dikawal DPRD agar Berjalan Efektif

    Program Sekolah Rakyat di DIY Dikawal DP...

    by Aug 05 2026

    Jumlah pengunjung : 112 YOGYAKARTA – DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan komitmennya ...

    No comments yet.

    Sorry, the comment form is disabled for this page/article.
    back to top