DPR Menilai Hasil TKA Tidak Tepat Jika Dijadikan Validator Nilai Rapor SNBP

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk siswa SMA dan sederajat telah berlangsung pada awal November. Saat ini, peserta hanya menunggu pengumuman hasil yang dijadwalkan rilis pada Januari mendatang. Nilai TKA direncanakan digunakan untuk memetakan kemampuan akademik siswa di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi alat validasi nilai rapor dalam seleksi SNBP.

Meski demikian, anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, menyatakan keberatannya jika nilai TKA dijadikan acuan untuk memvalidasi nilai rapor dalam penerimaan perguruan tinggi negeri.

Kritik DPR terhadap Pelaksanaan TKA

Fikri menilai masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan TKA tahun ini. Ia menyoroti kendala yang terjadi pada sesi awal ujian, salah satunya keterlambatan karena proses pengawasan dan penyeliaan oleh perguruan tinggi negeri.

“Kemudian ada dampak-dampaknya tidak sinkron antara waktu pelaksanaan di peserta yang sesuai dengan billing waktu yang berjalan di server,” ujar Fikri dalam rapat kerja Kemendikdasmen bersama Komisi X DPR yang disiarkan melalui Youtube Komisi X DPR RI Channel, Rabu (26/11/2025).

Selain itu, Fikri juga menyinggung kebingungan siswa dalam membedakan pelaksanaan simulasi TKA dengan gladi bersih.

“Pelaksanaan simulasi dengan gladi bersih itu beda, sehingga siswa bingung,” ujarnya.

Fikri menilai terdapat ketidaksesuaian antara kisi-kisi TKA yang diberikan sebelumnya dengan soal yang muncul pada ujian sebenarnya. Ia juga mengkritik durasi pengerjaan soal yang dianggap terlalu singkat, karena peserta harus menyelesaikan 25 soal hanya dalam 45 menit.

“Sehingga satu menit 48 detik. Untuk soal-soal tertentu tidak mungkin meskipun mungkin anak cerdas,” ujar Fikri.

“Hasil TKA ini sebaiknya tidak jadi validator nilai rapor jalur masuk perguruan tinggi negeri,” imbuhnya.

Pembelajaran Belum Tuntas Membuat Siswa Kesulitan

Fikri juga mengungkapkan bahwa materi pembelajaran yang belum selesai di sekolah membuat banyak siswa kesulitan menghadapi TKA. Mereka mengaku menemukan soal-soal yang belum pernah diajarkan di kelas.

“Kemudian pembelajaran belum selesai tapi ada TKA sehingga banyak yang mungkin menganggap bahwa ini belum pernah kami dapat materi begini. Kemudian diasesmen itu kan kalau untuk mengukur dia serapannya dan sebagainya. Tapi kalau belum pernah disampaikan, kan bingung juga,” ungkap Fikri.

Menurut Fikri, pelaksanaan TKA tahun ini memang menunjukkan kemajuan. Namun demikian, ia menegaskan perlunya evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya.

“TKA kali ini saya kira selangkah lebih bagus tapi ini jadi alat untuk pembelajaran, untuk perbaikan, TKA yang akan datang,” pungkasnya.

Dengan berbagai catatan tersebut, DPR berharap pelaksanaan TKA ke depan dapat semakin matang dan akurat dalam mengukur kompetensi siswa. Evaluasi yang komprehensif dinilai penting agar TKA benar-benar berfungsi sebagai alat pemetaan pendidikan, bukan justru menimbulkan kebingungan atau ketidakadilan bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Sumber: Detik.com
Foto: dok.JPNN.com

Penulis: Sarwo