Rp820,9 Triliun untuk Pendidikan 2027, Indonesia Masih di Bawah Sejumlah Negara ASEAN

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam RAPBN 2027, meningkat 13,9 persen dibandingkan anggaran 2026 yang berada di angka Rp720,8 triliun. Meski nominalnya meningkat, rasio anggaran pendidikan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tergolong rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Berdasarkan data Our World in Data yang bersumber dari UNESCO Institute for Statistics 2025, rasio pendidikan Indonesia tercatat sekitar 1,3 persen terhadap PDB.

Rasio Pendidikan Indonesia Masih di Bawah Sejumlah Negara ASEAN

Perbandingan rasio anggaran pendidikan terhadap PDB menunjukkan posisi Indonesia masih berada di bawah sebagian besar negara ASEAN.

Timor-Leste mencatat rasio sekitar 5,2 persen, disusul Brunei Darussalam sebesar 4,4 persen, Filipina 4 persen, Malaysia 3,5 persen, Vietnam 2,9 persen, Thailand 2,5 persen, Singapura dan Kamboja masing-masing 2,2 persen, serta Myanmar sekitar 2 persen.

Sementara itu, Laos tercatat memiliki rasio sekitar 1,2 persen. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, Indonesia berada di antara negara-negara ASEAN dengan rasio belanja pendidikan terhadap PDB yang relatif rendah.

Anggaran Pendidikan Terus Mengalami Kenaikan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan alokasi anggaran pendidikan 2027 dalam konferensi pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Jakarta pada Jumat (14/8/2026).

Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran pendidikan Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada 2023, anggaran tercatat sebesar Rp513,4 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp569,1 triliun pada 2024 dan Rp656,6 triliun pada 2025. Anggaran tersebut kembali naik menjadi Rp720,8 triliun pada 2026 dan direncanakan mencapai Rp820,9 triliun pada 2027.

PIP hingga KIP Kuliah Jadi Prioritas

Anggaran pendidikan 2027 akan disalurkan melalui tiga skema, yakni Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp490,7 triliun, Transfer ke Daerah sebesar Rp277,1 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp53 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pendidikan. Pemerintah menargetkan Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diberikan kepada 1,1 juta mahasiswa.

Selain bantuan bagi peserta didik, anggaran juga mencakup Tunjangan Profesi Guru bagi sekitar 1,3 juta guru non-PNS, pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, serta pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan dukungan operasional bagi 166 Sekolah Rakyat.

Baca juga: Rp820,9 Triliun untuk Pendidikan 2027, Ini Daftar Program yang Dibiayai

Anggaran Pendidikan Mencakup Program MBG

Salah satu komponen yang menjadi perhatian dalam anggaran pendidikan 2027 adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah memperkirakan sekitar Rp240 triliun dialokasikan untuk program tersebut dengan target penerima manfaat mencapai 60,6 juta orang.

Selain MBG, anggaran pendidikan juga digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 54,2 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD bagi 6,3 juta peserta didik, Tunjangan Profesi Guru ASN daerah bagi 1,7 juta guru, serta tambahan penghasilan bagi sekitar 20,7 ribu guru daerah.

Dukungan juga diberikan untuk operasional 148 museum dan taman budaya serta program beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Wajib Memenuhi Alokasi 20 Persen APBN

Alokasi Rp820,9 triliun tersebut merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Dalam RAPBN 2027, total belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun.

Namun, terdapat perhatian khusus terhadap masuknya anggaran MBG dalam pos pendidikan. Dari total anggaran pendidikan tersebut, sekitar Rp240 triliun direncanakan untuk MBG.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menegaskan bahwa anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada 2028. Pemisahan tersebut dilakukan agar alokasi pendidikan tetap dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kenaikan Nominal Perlu Diikuti Peningkatan Kualitas

Kenaikan anggaran pendidikan hingga Rp820,9 triliun menunjukkan peningkatan nominal belanja pendidikan pemerintah. Namun, perbandingan rasio terhadap PDB menunjukkan bahwa tantangan pemerataan dan peningkatan investasi pendidikan masih menjadi perhatian.

Pemerintah diharapkan dapat memastikan anggaran tersebut memberikan dampak nyata terhadap akses pendidikan, kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, pembangunan sarana pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sumber: HarianJogja