sarwoo • Dec 04 2025 • 84 Dilihat

Di tengah ribuan penerima formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal, Jawa Tengah, terdapat empat sosok istimewa yang menjadi sorotan pada Rabu (3/12/2025). Mereka adalah Dede, Andi, Arif, dan Ali, empat penyandang disabilitas yang resmi menerima Surat Keputusan (SK) PPPK paruh waktu untuk Dinas Sosial Pemkab Tegal.
Penerimaan SK ini bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional, menjadikan momen tersebut bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan simbol pengakuan atas hak dan kemampuan mereka yang selama ini kerap terabaikan.
Salah satu penerima, Dede Atmo Pernoto, tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. “Ini hari yang sangat spesial. Kami merasa dihargai dan diakui,” tutur Dede dengan wajah berseri.
Keempat pegawai ini bukanlah wajah baru dalam dunia pelayanan publik. Mereka tercatat telah mengabdi kepada masyarakat selama lebih dari sepuluh tahun. Namun, kepastian status sebagai bagian resmi dari birokrasi pemerintahan baru mereka dapatkan melalui penyerahan SK PPPK paruh waktu ini.
Dari total sekitar 3.900 formasi yang tersedia, hanya empat orang penyandang disabilitas yang mendapatkan kesempatan tersebut. Meski jumlahnya kecil, penyerahan SK ini menjadi bukti nyata penerapan inklusi. Dede mengungkapkan bahwa selama satu dekade pengabdiannya, ia melihat banyak rekan sesama disabilitas yang sebenarnya memiliki potensi besar, namun terhambat oleh minimnya akses.
“Kami berharap ini menjadi awal, bukan akhir. Semoga lebih banyak penyandang disabilitas bisa merasakan kesempatan yang sama, hingga bisa menjadi PNS atau ASN penuh,” ucap Dede penuh harap.
Bagi Dede, Andi, Arif, dan Ali, SK PPPK ini menjadi “kado terindah” di tengah euforia pelantikan. Dokumen tersebut membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman kerja yang lebih layak, memahami birokrasi pemerintahan secara profesional, serta meningkatkan kesejahteraan hidup.
Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Lapangan Pemkab Tegal hari itu menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat bahwa setiap individu memiliki hak setara untuk berpartisipasi aktif, mulai dari pendidikan hingga pekerjaan. Kisah empat pegawai ini membuktikan bahwa inklusi bukan sekadar slogan, melainkan tujuan nyata yang harus diwujudkan demi masa depan yang lebih adil.
Artikel lainnya: Pemkab Badung Terima Penghargaan Kemendagri atas Perbaikan Akses Pendidikan 2025
Sumber: Media Indonesia
Jumlah pengunjung : 68 DPR RI berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru setelah pemerintah dan DPR...
Jumlah pengunjung : 72 Pemerintah dan DPR RI menyepakati penataan status kepegawaian guru Pegawai Pe...
Jumlah pengunjung : 25 Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yulia...
Jumlah pengunjung : 78 Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam R...
Jumlah pengunjung : 82 Pemerintah menargetkan 50 hingga 100 unit Sekolah Rakyat mulai aktif beropera...
Jumlah pengunjung : 84 Kementerian Agama (Kemenag) segera menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekol...

Warta pendidikan jogja - Portal berita positif yang menyajikan informasi terkini tentang fakta dunia pendidikan dan edukasi
Follow Our Twitter

No comments yet.