Ribuan Fasilitas Rusak, Pemerintah Aktifkan Sekolah Darurat untuk Siswa Terdampak Bencana di Sumatera

Pemerintah bergerak cepat menangani dampak bencana di wilayah Sumatera dengan memfasilitasi skema sekolah darurat demi menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM). Staf Khusus Wakil Presiden, Nico Harjanto, menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan hak pendidikan anak-anak terhenti lama meskipun ribuan fasilitas pendidikan mengalami kerusakan parah.

“Di sektor pendidikan, pemerintah juga berupaya keras agar anak-anak tidak kehilangan hak belajar dalam waktu yang lama,” ungkap Nico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Merespons kerusakan pada 2.798 sekolah akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah mengaktifkan program Emergency School Support. Program ini dirancang untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan di tengah keterbatasan fisik bangunan sekolah.

“Prinsipnya sederhana, meskipun sekolah rusak, semangat belajar tidak boleh ikut runtuh,” tegas Nico.

Distribusi Bantuan dan Fasilitas Darurat

Langkah taktis telah dimulai dengan pengiriman ruang kelas darurat, tenda sekolah, serta perlengkapan belajar ke daerah-daerah yang terdampak paling parah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyiapkan 126 tenda untuk ruang kelas darurat dan 10.200 paket perlengkapan sekolah yang ditujukan bagi tiga provinsi terdampak.

Nico menekankan bahwa langkah ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam menyelamatkan masa depan generasi muda di tengah krisis.

“Ini bukan sekadar penyediaan fasilitas, tetapi juga upaya menjaga harapan dan masa depan anak-anak di tengah situasi sulit,” ujarnya.

Data Dampak dan Skema Pembelajaran

Berdasarkan kaji cepat Kemendikdasmen, bencana ini berdampak pada 208 ribu siswa dan 19 ribu guru. Untuk menyiasati kondisi tersebut, metode pembelajaran dilakukan secara variatif, mulai dari daring, luring, penggunaan kelas tenda, hingga sistem gilir (shift) di sekolah yang masih layak digunakan. Bagi sekolah yang rusak berat, sebanyak 25 tenda ruang belajar telah dipasang sebagai solusi sementara.

Terkait kebijakan akademis, pemerintah menerapkan fleksibilitas dengan menyerahkan pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) sepenuhnya kepada kebijakan daerah masing-masing.

Alokasi Dana dan Rencana Jangka Panjang

Total bantuan tanggap darurat yang disalurkan mencapai Rp21,1 miliar. Dana tersebut mencakup bantuan daerah sebesar Rp5,7 miliar untuk Sumatera Barat, Rp560 juta untuk Aceh, dan Rp220 juta untuk Sumatera Utara. Selain itu, disiapkan pula bantuan perbaikan awal berkisar Rp10–25 juta per sekolah.

Untuk penanganan jangka panjang, pemerintah memastikan wilayah terdampak bencana akan masuk dalam prioritas revitalisasi sekolah pada tahun anggaran 2026 mendatang.

Baca juga: Dampak Bencana Sumatera, Kemendikdasmen Catat 2.900 Sekolah Mengalami Kerusakan

Sumber: Antaranews