Dinamika Politisasi Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Harapan

Warta Pendidikan Jogja – Dinamika Politisasi Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan sebuah bangsa. Namun, di Indonesia, sektor pendidikan sering kali menjadi korban politisasi, yang dapat mengancam kualitas dan kemandiriannya. Politisasi pendidikan mencakup berbagai fenomena seperti pengaruh ideologi politik dalam kurikulum, penunjukan kepemimpinan berdasarkan afiliasi politik yang mungkin tidak selalu berdasarkan kualifikasi atau kompetensi, serta perubahan kebijakan pendidikan yang tidak konsisten yang sering kali dipicu oleh pergantian pemerintahan, menciptakan ketidakpastian di kalangan pendidik dan siswa.

Salah satu contoh nyata dari politisasi pendidikan di Indonesia adalah kontroversi terkait Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Meskipun RSBI dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing global Indonesia, program ini sering dikritik karena dianggap sebagai bentuk komersialisasi pendidikan yang hanya dapat diakses oleh kalangan mampu yang dapat membayar biaya pendidikan yang tinggi. Kritik ini akhirnya mengarah pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan RSBI, dengan alasan bahwa pendidikan berkualitas harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Fenomena lain yang mencerminkan politisasi pendidikan adalah kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di banyak institusi pendidikan tinggi. Meskipun UKT dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan anggaran di perguruan tinggi, kenaikan ini sering kali dipandang sebagai beban tambahan bagi mahasiswa dan keluarga mereka, terutama di masa ketidakstabilan ekonomi.

Selain itu, sejarah politisasi pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat dari era Orde Baru. Pada masa itu, politisasi pendidikan menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat propaganda pemerintah. Kurikulum pendidikan nasional diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai dan ideologi yang diinginkan pemerintah, dengan mengubah konten pelajaran seperti Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) agar sesuai dengan kebijakan politik saat itu. Hal ini menciptakan generasi yang terbiasa menerima daripada bertanya, mengurangi peran pendidikan sebagai alat pemberdayaan kritis.

baca juga : Jurusan Gizi Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Indonesia yang Sudah Akreditasi A

Dalam konteks ini, prinsip keadilan dalam pandangan John Rawls dapat memberikan perspektif yang penting. Rawls menekankan pentingnya struktur masyarakat yang memberikan kebebasan dasar yang sama untuk semua, kesempatan yang setara, dan keuntungan maksimal bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan menganut prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil, yang tidak terjerat dalam politisasi yang dapat mengancam integritasnya.

Pendidikan seharusnya menjadi sarana untuk mengurangi, bukan memperburuk, ketidaksetaraan sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau politik mereka.

Author : Subkhi Mashadi

Sumber : https://www.kompasiana.com/nadyar6210/668a4a11ed641553c902f823/pendidikan-dan-politik-menavigasi-dinamika-pendidikan-yang-dipolitisasi-di-indonesia?page=all#section1
Sumber img : https://pin.it/6os7IU2ga